Jawa Tengah - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pembicara di kegiatan Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/6/2022). Sigit memaparkan tentang optimalisasi sinergitas TNI-Polri dalam menyelesaikan permasalahan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur 2045.
Dalam kesempatan tersebut, memperkuat sinergitas TNI-Polri salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.
"Harapan saya, sinergitas TNI-Polri yang selama ini terbangun terus bisa kita jaga. Sehingga dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan kamtibmas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Sigit dalam pemaparannya di hadapan seluruh Dansat TNI AD.
Terkait mewujudkan Indonesia Emas, Sigit mengungkapkan bahwa, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai tahun 2015 - 2085. Kebijakan Pemerintah saat ini, kata Sigit mengarah untuk melaksanakan Road Map tersebut.
Dari visi itu, Sigit menyebut, ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklisif. Dan keempat, negara yang demokratis, kuat dan bersih.
"Ini semua bisa terwujud jika syaratnya satu, mewujudkan tujuan kamtibmas, kedaulatan, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik. Namun jika tidak, pernah mimpi mewujudkan visi ini. Ini pentingnya pertemuan kita hari ini. harus kita kawa sebagai pilar utama bangsa," ujar Sigit.
Lebih dalam, Sigit menjelaskan tentang skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan Take Off yang dimana didalamnya Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur. Dengan begini, diharapkan pada tahun 2030 hingga 2035, pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik.
"Kita lihat, harapan kita saat di 2036, masuk ke tahapan lepas dari Middle Income Trap dan masuk Upper Income. Walaupun kondisi Pandemi dan global yang ada kita membuat skenario yang realistis. Namun kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi, kita jaga di atas 5 persen. Dengan posisi ini tahapan menuju Indonesia Emas dapat tercapai," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.
Dalam hal ini, Sigit pun peduli tentang pesan Presiden Jokowi di Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu. Sigit mengingatkan, ketika itu Presiden Jokowi benar-benar mengingatkan untuk menjaga cita-cita mewujudkan Indonesia negara produksi bukan konsumsi.
"Pesan ini tentu harus diingat. Karena saat ini Indonesia melakukan kebijakan perubahan pola dari negara konsumtif bergeser ke produktif. Jadi pasar akan berubah dari negara lain, menjadi pasar kita. Dan ini akan membuat situasi global yang tentunya akan memunculkan kondisi, yang kita harus waspada. ," tutur mantan Kapolda Banten ini.
Lebih dalam, Sigit menuturkan bahwa, TNI-Polri juga harus terus menyatukan dan mengawasi situasi situasi lingkungan strategis ditingkat global, nasional hingga regional. Seperti Pandemi Covid-19, perang Ukraina-Rusia, kemunculan kelompok penelitian, masalah kepemilikan, Pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, mengawal Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika dalam negeri lainnya.
"Arahan pak Presiden beliau ingin TNI-Polri menjadi institusi yang profesional dan bekerja secara sinergis. Dan ini tentunya perintah Panglima tertinggi untuk kita semua. Terkait kerja sama dan sinergitas kita tindaklanjuti dengan dasar hukum yang ada," ungkap Sigit.
Masih dalam pemaparan materinya,
Sigit pun menegaskan, TNI-Polri saat ini terus melakukan optimalisasi dalam memperkuat sinergitas dan soliditas. Hal itu diimplementasikan mulai dari pendidikan dasar, pengembangan, hingga pendidikan pengembangan umum.
"Bahkan khusus dengan TNI AD kita membuat perjanjian kerja sama yang terintegrasi terkait pendidikan untuk perwira. Mulai dari unjuk rasa, pengamanan acara baik nasional dan internasional. Kita saling mengisi kapan Polri dan TNI harus selalu berada di depan, ini berjalan dengan baik." .Bagi kami, ini kita masukkan dalam program menuju Polri yang Presisi," jelas Sigit.
Bahkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang konkret, menurut Sigit, sangat dirasakan dalam penanganan serta pengendalian Pandemi Covid-19. Pasalnya, lembaga kedua ini terus berada di lini terdepan terkait hal tersebut.
"Salah satu success story adalah bagaimana penanganan Pandemi Covid-19. Pada saat itu kita tidak harus melakukan apa. Kita semua yang harus di belakang-tiba harus ada di lini terdepan. Alhamdulilah tahun 2021 tempat pertama di ASEAN terkait penanganan covid. Lalu, kita berada di peringkat 5 vaksinasi terbanyak. Dampaknya pandemi dapat dikendalikan. kita mulai coba PON, bulutangkis internasional, Presiden dan lain-lain," kata Sigit.
"Dan pertumbuhan ekonomi sempat minus 5 persen meningkat menjadi 7 persen. Kuartal kedua, ketiga turun tapi kuartal keempat 2021 dan kuartal pertama 2022 bisa naik 5 persen dan ini semua bisa tercapai berkat sinergitas dan soliditas TNI-Polri," tambah Sigit.
Meski begitu, Sigit mengatakan bahwa, masih ada hal lain permasalahan bangsa yang memerlukan implementasi dari sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Diantaranya, pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat. Kemudian, mitigasi penyebaran penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Lalu, antisipasi hingga memberikan bantuan apabila terjadinya bencana alam. Penanganan dan penanggulangan Isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri. Kemudian, memastikan pelaksanaan Pemilu24 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga munculnya kelompok 20 ideologi Pancasila.
"Terkait ideologi Pancasila, harga mati untuk kita semua. Jangan sampai dari luar dan mengganggu nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Sebaliknya, kita harus mengubah ideologi Pancasila untuk kita globalkan. Karena dulu negara kita terkenal toleran dan ramah," papa Sigit.
Lebih lanjut, ditegaskan Sigit, sinergitas TNI-Polri juga sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Karena itu, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di Indonesia.
"Hambatan pembangunan IKN menjadi kewajiban TNI-Polri yang mengawal kegiatan IKN, terkait dengan distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah dan permasalahan lainnya," tutup Sigit pembukaan pemaparannya.